Implementasi Program Indonesia Go Open Source (IGOS) di Pusdatinkomtel Kemendagri Print

ristek.go.id, Adanya SE Menpan & RB No. SE/01/M.PAN/3/2009 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menggunakan software legal, dimana open source merupakan salah satu pilihan alternatif. Penggunaan software ini juga dapat mengefisiensikan anggaran dalam pengadaan perangkat lunak di lingkungan pemerintah.

Keuntungan dengan menggunakan OS di kalangan pemerintah otomatis dapat menekan budget untuk belanja bidang Teknologi Informasi dibanding proprietary (kode program terkunci).

Gerakan Indonesia menuju open source (OS) software selama ini secara perlahan cukup mendapatkan respon yang positif. Terlihat jelas berbagai upaya baik dari kalangan pemerintah, industri dan komunitas OS melakukan rangkaian-rangkaian sosialiasi.

Pada 17-18 September 2012 lalu, Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi (PUSDATINKOMTEL), Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan seminar serta pelatihan mengenai software OS. Sebanyak 20 orang peserta dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga menyimak pemaparan mengenai Kebijakan Implementasi OS di pemerintahan yang disampaikan Asdep Data & Informasi Iptek kementerian Ristek, Agus Sediadi.

Kapus DatinKomtel Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan dan adanya kegiatan diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan peserta. Sehingga dalam implementasinya dapat mengurangi resistensi terhadap penggunaan OS di Kementerian Dalam Negeri seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. (ad4-dep2/ humasristek)